Kendali Negara dan Perkembangan Media di Era Orde Baru

Pada masa Orde Baru (1966–1998), jurnalisme Indonesia mengalami kontrol yang ketat dari pemerintah. Kebebasan pers dibatasi, dan media sering kali digunakan sebagai alat untuk memperkuat kekuasaan Presiden Soeharto. Namun, meskipun dibatasi, jurnalis Indonesia tetap berjuang untuk memberikan informasi yang objektif dan memperjuangkan kebebasan pers. Artikel ini akan mengulas bagaimana jurnalisme berkembang di bawah rezim Orde Baru, tantangan yang dihadapi media, serta peran media dalam politik dan sosial Indonesia.

Kontrol Negara terhadap Media di Masa Orde Baru

Pada awal masa pemerintahan Soeharto, kebebasan pers di Indonesia sangat dibatasi. Pemerintah Orde Baru menerapkan sistem yang mengontrol media melalui Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP). Dengan sistem ini, semua media yang ingin beroperasi di Indonesia harus mendapatkan izin dari pemerintah. Selain itu, pemerintah juga membentuk lembaga seperti Departemen Penerangan yang mengawasi seluruh pemberitaan. Pemerintah Soeharto menggunakan media sebagai alat untuk menyebarkan informasi yang mendukung pemerintahannya. Media yang dianggap kritis atau menentang kebijakan pemerintah sering kali dibredel atau dibatasi ruang geraknya. Meskipun demikian, banyak media, seperti Kompas, Tempo, dan Liputan 6, tetap berusaha bertahan dan memberikan berita yang mengkritik kebijakan pemerintah.

Kebebasan Pers yang Terbatas

Pada masa Orde Baru, kebebasan pers di Indonesia sangat terbatas. Surat kabar yang ingin melaporkan informasi yang dianggap sensitif atau kritis terhadap pemerintah akan menghadapi risiko pembredelan atau pengurangan jumlah oplah. SIUPP menjadi alat yang digunakan oleh pemerintah untuk mengontrol penerbitan media. Media massa seperti Tempo, Koran Tempo, dan Kompas berusaha untuk memberikan berita yang lebih independen, meskipun mereka sering kali menghadapi tekanan. Tempo, misalnya, kerap mengangkat isu-isu sosial dan politik yang tidak disukai pemerintah. Namun, surat kabar ini terus berusaha mempertahankan kredibilitasnya meski dalam tekanan.

Pengaruh Media dalam Politik dan Sosial

Pada masa Orde Baru, media tidak hanya berfungsi sebagai alat pemberitaan, tetapi juga sebagai alat politik. Pemerintah menggunakan media untuk mengendalikan opini publik dan memperkuat citra Presiden Soeharto. Program-program pemerintah sering kali diberitakan secara positif, sementara pemberitaan yang berfokus pada ketidakpuasan masyarakat atau kritik terhadap pemerintah sering diperkecil atau dihilangkan. Namun, meskipun media berada di bawah kendali ketat, jurnalis tetap berperan penting dalam menggali informasi dan mengedukasi masyarakat. Media seperti Kompas memainkan peran penting dalam memberitakan isu-isu sosial dan politik secara lebih seimbang, meskipun harus berhati-hati agar tidak melanggar batasan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Perjuangan Jurnalis di Era Orde Baru

Jurnalis Indonesia pada masa Orde Baru sering kali berhadapan dengan ancaman dan tekanan. Banyak jurnalis yang harus berjuang keras untuk mengungkapkan kebenaran, meskipun mereka menghadapi ancaman pembredelan atau penahanan. Namun, meskipun dihadapkan dengan keterbatasan, banyak jurnalis yang tetap mempertahankan integritas mereka dan berusaha untuk memberikan informasi yang objektif kepada masyarakat. Sebagai contoh, Hendro Subroto, seorang jurnalis dari Tempo, menjadi salah satu yang berani melaporkan kisah-kisah yang mengkritik pemerintahan Soeharto. Meskipun media yang ia tulis terkadang dibredel, ia tetap berjuang untuk mengungkapkan kenyataan. Jurnalis-jurnalis seperti Hendro Subroto adalah simbol dari keberanian dan semangat pers di Indonesia pada masa itu.

Reformasi dan Kebebasan Pers yang Kembali

Meskipun di masa Orde Baru kebebasan pers sangat terbatas, era Reformasi yang dimulai pada 1998 membawa perubahan besar. Setelah jatuhnya Soeharto, kebebasan pers kembali diperoleh. Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999 disahkan, yang memberikan perlindungan hukum bagi wartawan dan media massa. Dewan Pers yang independen juga dibentuk untuk mengawasi dan melindungi kebebasan pers di Indonesia. Pada saat reformasi, media massa menjadi lebih bebas dalam melaporkan peristiwa politik, ekonomi, dan sosial. Banyak media yang sebelumnya terhambat, kini dapat beroperasi dengan lebih leluasa dan lebih kritis terhadap pemerintah. Transisi ini membuka era baru bagi jurnalisme di Indonesia, di mana media dapat berfungsi sebagai penjaga demokrasi dan kebebasan berbicara.

Kesimpulan

Jurnalisme pada masa Orde Baru di Indonesia mengalami tantangan besar. Meskipun kebebasan pers dibatasi dengan ketat, banyak jurnalis yang tetap berjuang untuk menyuarakan kebenaran. Media di masa Orde Baru berfungsi tidak hanya sebagai alat pemberitaan, tetapi juga sebagai alat kontrol pemerintah. Namun, perjuangan jurnalis dan media yang tetap mempertahankan integritas mereka membuka jalan bagi kebebasan pers yang lebih luas setelah jatuhnya rezim Soeharto. Dengan adanya reformasi, kebebasan pers di Indonesia mengalami kemajuan pesat. Meskipun masa Orde Baru penuh dengan tekanan, peran media dalam menjaga demokrasi dan menyuarakan suara rakyat tetap hidup hingga kini.